Hanya Isu, Tidak Ada Perda Syariah Padang Pariaman yang Dicabut Mendagri

Parit Malintang (16/06/2016). Bupati Ali Mukhni mengatakan bahwa Kabupaten Padang Pariaman ke depan akan lebih intens menerbitkan aturan untuk menegakkan syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan budaya Minangkabau yang sesungguhnya dan menyikapi masalah moral generasi muda yang dinilai makin jauh dari ajaran Islam serta menjauhkan umat dari bencana.

"Ada dua aturan yang telah kita terbitkan dalam menegakkan syariat Islam dan memperbaiki moral bangsa," kata Bupati Ali Mukhni, di Aula Kantor Bupati, Parit Malintang, Kamis (16/6).

Pertama, Peraturan Daerah tentang Baca Tulis Al Quran, dimana penganten yang akan menikah diwajibkan membaca Al Quran. Jika tidak bisa, pernikahan ditunda.

Yang kedua, telah terbit Peraturan Bupati mengenai Penertiban Orgen Tunggal, yang dibatasi operasionalnya hanya sampai jam enam sore saja. Orgen tunggal yang beroperasi di malam hari disinyalir memamerkan aurat tubuh dan berbau mesum.

"Jika ada orgen mesum beroperasi di malam hari, saya minta Satpol PP untuk ditertibkan bila perlu buka saja tendanya," kata Bupati yang dikenal religius itu.

Terkait simpang siurnya informasi adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pengapusan peraturan daerah, ia mengaku belum mendapatkan surat dari Kemendagri. Tapi ia yakin Pemerintah Pusat akan mendukung peraturan daerah yang disepakati pemerintah daerah sepanjang tidak bertentangan dengan aturan diatasnya.

"Tidak mungkin Pemerintah melarang kita membuat perda mengenai baca tulis Al Quran. Saya kira itu hanya isu yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," kata Bupati didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.

Keterangan foto:

Bupati Ali Mukhni berharap Perda Baca Tulis Al quran dapat memperbaiki moral bangsa di Aula Kantor Bupati, Parit Malintang, Kamis (16/6).