"Selain itu dana desa dapat digunakan untuk pembayaran honor kader di Posyandu," kata Sekda Jonpriadi pada apel gabungan ASN di Halaman Kantor Bupati di Parit Malintang, Senin (4/4).
Adanya Permendes tersebut maka otomatis untuk sarana pelayanan Polindes dan Poskestri dan pembayaran kader tidak ada lagi dibebankan pada Kementerian Kesehatan maupun pada Dinas Kesehatan.
Mantan Kepala Bappeda itu menambahkan bahwa saat ini telah diturunkan Tim Review dari Inspektorat dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa. Adanya pendampingan dari auditor tersebut diharapkan perangkat nagari bisa berkonsultasi jika ada keraguan dalam membelanjakan dana desa.
"Sesuai perintah Bapak Bupati, kita lakukan pembinaan pengelolaan dana desa secara intensif. Kita tidak ingin Wali Nagari berurusan dengan penegak hukum ke depannya," ujarnya.
Sebagaimana diketahui Penyaluran Dana Desa tahap I akan dimulai pada bulan April ini. Untuk itu realisasi anggaran dana yang bersumber dari APBN APBD tersebut harus ada pertanggungjawabannya dan harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apel gabungan diikuti seluruh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang rutin dilakukan satu kali setiap bulannya. Sekda Jonpriadi juga apresiasi kehadiran ASN yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
Komentar
Posting Komentar