Apel gabungan yang dilaksanakan minimal sekali sebulan itu lengkap dihadiri Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD beserta jajaran serta Kepala Regional II Padang PT. Pos Indonesia dan Kepala Cabang PT. Pos Indonesia Pariaman.
Dalam amanat apel, Suhatri menyampaikan pesan Bupati Ali Mukhni yang bertemakan Reformasi Birokrasi Pemkab Padang Pariaman dalam Konteks Gerakan Revolusi Mental.
"Sesungguhnya Indonesia merdeka dengan semangat yang nyata yaitu melindungi segenap warga, mewujudkan kesejahteraan, mencerdaskan anak bangsa, serta berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Revolusi mental sejatinya adalah penegasan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini," katanya memulai sambutan.
"Intinya adalah sebuah ajakan untuk berani melakukan perubahan, mulai dari cara pikir, cara bertindak, sampai dengan gaya hidup agar selaras dengan nilai kejuangan dan berorientasi pada kemajuan," jelas mantan Ketua KPU Kab. Padang Pariaman itu.
Bung Karno, sambungnya, pernah berkata bahwa membangun suatu negara, tidak hanya sekedar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa. Dengan kata lain modal utama membangun suatu negara adalah dengan membangun jiwa bangsa. Inilah ide dasar dari digaungkannya kembali Gerakan Revolusi Mental oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka disebut Presiden Jokowi sebagai positivisme.
"Revolusi mental dalam konteks reformasi birokrasi memiliki tuga sasaran. Yang pertama, merubah mindset cara berpikir, cara pandang, sebagaimana sudah disampaikan Bapak Presiden, era birokrasi priyayi sudah selesai, kita masuk ke era birokrat yang melayani rakyat dan diimplementasikan dalam pelayanan publik. Kedua, akan adanya perampingan struktur atau penataan SOTK dengan tujuan akan menghemat anggaran, lebih efisien dan tidak gemuk tanpa melupakan kebutuhan daerah. Dan yang Ketiga yaitu dengan merombak kultur budaya kerja ASN. Dengan terlaksananya tiga sasaran ini di dalam Birokrasi Indonesia diharapkan akan dapat mewujudkan konsep Nawacita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo," kata mantan Ketua Baznas Kab. Padang Pariaman itu.
"Dari ketiga sasaran Revolusi Mental dalam konteks reformasi birokrasi tadi, ASN yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat memberikan pelayanan publik yang baik yakni melayani dengan sepenuh hati dan memperlakukan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Paradigma lama Pemerintah yang dilayani masyarakat haruslah ditinggalkan karena pada saat sekarang ini kewajiban pemerintahlah yang harus melayani masyarakat," jelas mantan Sekretaris Karang Taruna Kab. Padang Pariaman.
"Dalam mendukung terwujudnya program Revolusi Mental melalui tiga sasaran dalam reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan rencana aksi salah satunya saat ini akan dilakukan penandatanganan MOU dengan PT Pos Indonesia. Kerjasama dengan Pos Indonesia ini bertujan untuk mempermudah pelayanan melalui pengiriman berkas-berkas kepegawaian dengan menggunakan Pos. Dengan adanya pengiriman melalui Pos, berkas-berkas kepegawaian akan sampai ke tempat pegawai yang bersangkutan tanpa harus menjemput berkas tersebut. Ini tentunya sangat memudahkan bagi pegawai yang bersangkutan dan merupakan aksi nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung program Revolusi Mental," kata Ketua Organisasi Pekerja Seni (OPSI) Kab. Padang Pariaman ini.
"Selain itu, diharapkan kepada BKD agar mempercepat penataan administrasi database kepegawaian sehingga data ASN di BKD sama dengan di DPPKA serta bisa melaksanakan pelayanan cepat kepada ASN terkait SK pangkat dan golongan. Kalau bisa proses pengusulan kenaikan pangkat memakai sistem layanan one day service, tepat orang, tepat waktu, dan tepat gaji. Targetnya adalah ASN tidak direpotkan lagi mengurus naik pangkat dan golongan yang terkadang sering terlupakan karena kesibukan pekerjaan," kata lulusan Fakultas Ekonomi Univ. Andalas Padang itu mengakhiri.
Komentar
Posting Komentar