Bupati Ali Mukhni mengadakan blusukan dan monitoring kegiatan yang ditampung pada Dana Desa ke Nagari Campago, Kec. V Koto Kampung Dalam, Sabtu (12/2).
|
“Kita telah mengirimkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI untuk kelanjutan pembangunan asrama haji. Kita tunggu jadwalnya sekaligus peninjauan lapangannya dalam waktu dekat,” ungkap Bupati Ali Mukhni didampingi Kabag Humas Hendra Aswara di Kampung Dalam, Sabtu (12/3)
Pemerintah Daerah, kata Ali Mukhni, berupaya keras dalam kelanjutan pembangunan asrama haji yang dirancang sebagai asrama haji termegah di Indonesia seluas 10 hektar yang lokasinya hanya 2,5 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Ia menyayangkan tidak terserapnya dana 100 milyar tahap awal pembangunan asrama haji tersebut oleh Pihak Ketiga sehingga berdampak pada penganggaran tahun berikutnya.
“Kita intens berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan dukungan tokoh-tokoh rantau untuk kelanjutan anggaran asmara haji, sayang sekali kalau pembangunannya dihentikan karena sangat didambakan oleh calon jamaah haji dan keluargnya setiap tahunnya,” kata alumni Lemhanas
2012 itu.
Diketahui bulan Mei tahun lalu, telah dilakukan peletakan batu pertama Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Sumbar dan Islamic Centre bertaraf internasional oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin dengan dana 100 Milyar dari dana APBN tahun 2015. Tetapi anggaran sebanyak itu tidak terserap seluruhnya se hingga sisanya kembali lagi ke kas negara. Pasalnya waktu pengerjaan yang terbatas, sehingga kontrak kerja yang ditandatangani dengan kontraktor pelaksana PT Ratu Karya
dari Jakarta hanya untuk pekerjaan senilai Rp48 miliar.
Sementara pada tahun 2016, hingga saat ini tidak terlihat alokasinya pada DIPA Kementerian Agama RI. Untuk itu Gubernur Irwan Prayitno dan Bupati Ali Mukhni sudah mengusahakan ke pusat agar bisa diakomodir anggaran pembangunan asrama haji pada APBN Perubahan 2016 ini sehingga
target pekerjaan selesai 2017 bisa terwujud.
Anggota DPRD Kamarsam mendukung upaya Bupati Ali Mukhni untuk melobi pemerintah pusat dalam penganggaran pembangunan Asrama Haji untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat. Ia berharap Komisi VII DPR RI bisa mencarikan solusi dan memasukkan kembali pada APBNP 2016.
Sedangkan untuk pembangunan jalan masuk jalur dua dan pintu gerbang akan dimasukkan pada APBD Kabupaten Padang Pariaman.
Komentar
Posting Komentar