Dalam sambutan sebelum membuka acara, ibu tiga anak ini menyampaikan bahwa nilai LAKIP Padang Pariaman tahun sebelumnya adalah "C" dan ia berharap agar nilai yang diperoleh tahun 2016 naik menjadi "B".
“Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu pada tahun ini,” harapnya yang diaminkan Sekda Jonpriadi dan pejabat Pemkab Padang Pariaman lainnya.
Selain itu, Bupati perempuan pertama di Sumbar ini juga menegaskan bahwa LAKIP merupakan fungsi pengendalian dalam rangka melaksanakan program-progam pemerintah.
Lebih jauh, Rosnini menjelaskan bahwa dasar hukum penyusunan LAKIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Oleh karena itu, Bagian Organisasi dan PAN sebagai leading sektor memfasilitasi Tim Penyusun LAKIP Kabupaten dan SKPD menggali wawasan yang seluas-luasnya mengenai tata cara penyusunan LAKIP yang baik.
Kabag Organisasi dan PAN, Fakhriati, S.Sos, MM dalam laporannya mengatakan bahwa Bimtek tersebut bertujuan agar tersusunnya LAKIP Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun yang menjadi peserta Bimtek adalah Kasubag Perencanaan pada masing-masing SKPD dengan jumlah 81 orang yang terdiri dari 11 orang Tim Penyusun LAKIP Kabupaten dan 70 orang Tim Penyusun LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
selamat bekerja tim penyusun LAKIP
BalasHapus