Rosnini: Konflik Horizontal Dapat Menghambat Laju Pembangunan dan Perekonomian

Bupati Rosnini Savitri, Kapolres AKBP Roedy Yoelianto, S.IK, Dandim 0308 Letkol. Inf. Persada Alam dan Asisten Ekbag Kesra Ali Amran berdiskusi dalam menjaga kamtibmas di Padang Pariaman di Ruang Rapat Bupati di Parit Malintang, Rabu (20/1).

Parit Malintang (20/01/2016). Bupati Rosnini Savitri mengatakan bahwa konflik horizontal dapat menghambat laju pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi agar tetap damai dan kondusif sehingga iklim investasi di daerah akan terjaga dengan baik sehingga pembangunan dapat terus berjalan.

“Kita ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seperti Bapak Jokowi sampaikan, bahwa negara harus hadir dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Bupati Rosnini usai rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Bupati di Parit Malintang, Rabu (20/1).
Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Mothia Aziz, Kapolres AKBP Roedy Yoelianto, SiK, Dandim 0308 Letkol. Inf. Persada Alam, Sekda Jonpriadi dan sejumlah SKPD dan tokoh masyarakat.

Konflik horizontal di sejumlah daerah harus dicegah sedini mungkin. Untuk itu Pemerintah dan seluruh anak bangsa harus berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan penegakan hukum di Tanah Air.

"Kita cegah potensi konflik yang ada. Pemerintah harus mempunyai perekat, yaitu Pancasila dan mampu menegakkan hukum. Itu kunci utamanya,” kata perempuan yang dikenal tegas ini.

Dengan Pancasila, menurutnya, semangat kebhinekaan dan toleransi rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal itu bisa mengurangi perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.

“Walau berbeda-beda tapi kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, toleransi antar umat beragama sudah berjalan baik di Padang Pariaman,” kata Kapolres AKBP Roedy Yoelianto, S.IK.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar masyarakat tidak terpancing dan terpengaruh dengan tidakan yang mengganggu kerukunan antar umat beragama. Aparat kemanan diminta menindaktegas pihak-pihak yang coba memprovokasi masyarakat Padang Pariaman.

Hal yang menjadi sorotan yaitu maraknya penambangan illegal galian C yang sudah mengganggu kesehatan dan terjadinya kerusakan lingkungan. Upaya pecegahan dan penindakan telah dilakukan dengan menggelar razia rutin yang dengan membentuk Tim Satuan Keamanan dan Ketertiban Kabupaten (SK4).

Persoalan lain yang perlu disikapi serius adalah persoalan Narkoba. Dalam beberapa bulan terakhir saja Polres di Wilayah Padang Pariaman sudah menangani puluhan perkara narkotika. Bupati yang juga Kadis Kesehatan Propinsi Sumbar itu menghimbau agar bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sedini mungkin secara bersama-sama, mulai dari lingkup terkecil seperti di lingkungan keluarga hingga lingkup yang lebih besar.