APBD Kab. Padang Pariaman 2016 mencapai Rp. 1,3 T

Penjabat Bupati Rosnini Savitri disaksikan Wakil Ketua DPRD Mothia Aziz dan Ketua Fraksi DPRD menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2016 di Hall Saiyo Sakato, Pariaman, Senin (30/11)

Pariaman (30/11/2015). Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Padang Pariaman menyepakati pengesahan APBD 2016 ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Penjabat Bupati Rosnini Savitri mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota DPRD bersama eksekutif yang konsisten dan komitmen dalam menyusun dan merumuskan RAPBD yang telah dimulai sejak 8 September 2015.

"Alhamdulilah penetapan APBD 2016 berjalan tepat waktu. Artinya satu lagi PR yang diberikan kepada kami selaku Pj Bupati telah kita tuntaskan. Terima kasih kepada DPRD yang bekerja keras melalui pikiran, tenaga dan waktu dalam mengutamakan kepentingan masyarakat." kata Rosnini yang didampingi Sekda Jonpriadi.

Dijelaskannya bahwa pada APBD 2016 terdapat rencana pendapatan daerah sebesar Rp. 1.322.086.926.339 yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 70.494.693.445. Kemudian dana perimbangan sebesar Rp. 959.606.508.817 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 291.985.652.077.

Sedangkan belanja daerah tahun 2016 sebesar 1.361.586.926.339 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 896.062.188.429 dan belanja langsung sebesar Rp. 465.524.737.910. Jadi terdapat angka defisit anggaran sebesar Rp. 39.500.000.000 yang nantinya secara teknis administratif dapat dioptimalkan penggunaan pembiayaan netto guna menutupi defisit tersebut.

Diakuinya bahwa APBD 2016 yang telah disepakati belum sepenuhnya dapat menjawab seluruh usulan dan aspirasi yang muncul dari masyarakat, dikarenakan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Ia menghimbau seluruh SKPD untuk laksanakan program dan kegiatan sesegera mungkin untuk menjamin percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

"Lebih cepatnya melaksanakan kegiatan berarti pembangunan dapat segera dinikmati dan peredaran uang segera mengalir ditengah-tengah masyarakat," ujar perempuan yang juga menjabat Kadis Kesehatan Sumbar itu.

Sementara Wakil Ketua DPRD Mothia Aziz mengatakan APBD 2016 memperhatikan aspirasi masyarakat yang diawali dengan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang kemudian dibahas di tingkat komisi, komisi dengan mitra kerja dan pandangan fraksi di DPRD.

Pada APBD tahun 2016, Pemerintah dan DPRD terdapat program pro rakyat antara lain perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Kita minta realisasi anggaran dipercepat pada awal tahun untuk pergerakkan ekonomi masyarakat," kata Mothia Aziz.