Kepala DPPKA Hanibal berdiskusi pengelolaan aset daerah dengan Kepala BPK RI Sumbar Eldi Mustafa dan Kepala Sub Auditorat Indria Syzinia di Aula BPK, Padang, Rabu (4/11). |
“Aset-aset tersebut diinvetarisir, jika telah berumur puluhan tahun dan tidak mempunyai nilai ekonomi maka kita akan hapus dari daftar aset,” kata Hanibal usai konsultasi di Kantor BPK Sumbar, Padang, Rabu (4/11).
Dikatakannya laporan pengelolaan aset ini merupakan tugas yang mendesak karena belum rapinya beberapa SKPD dalam pencatatan dan nilai aset tersebut. “Bila perlu setiap bulan kita hapus aset yang tidak mempunyai nilai lagi,” kata mantan Kepala BKD itu.
Dalam tantangan pengelolaan keuangan berbasis akrual, tambah Hanibal, telah dilakukan berbagai persiapan melalui pelatihan bagi sumber daya aparatur dan kelengkapan sarana prasarana. Yang tak kalah penting adalah kemajuan teknologi informasi di daerah.
Disebutkannya bahwa Bupati selaku Kepala Daerah dan DPRD memiliki komitmen dan kebijakan yang mendukung pengelolaan keuangan berbasis akrual.
“Kita sebagai daerah yang pertama kali di Sumbar mengadakan bintek pengelolaan keuangan berbasis akrual,” kata Pejabat eselon II itu.
Ke depan, ia akan membuat inovasi dengan membuat klinik keuangan dan pertemuan setiap minggunya dengan Kepala SKPD untuk diskusi terhadap masalah yang dihadapi dan persamaan persepsi terkait aturan administrasi keuangan.
Komentar
Posting Komentar